110.000 Warga Gunungkidul Belum Masuk BPJS

<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Sekitar 110 ribu warga Gunungkidul belum masuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Umumnya mereka menunggu kualitas pelayanan dan pemangkasan birokrasi dalam penggunaan kartu BPJS. Selama ini ada kesan pelayanan bagi pemegang kartu jaminan kesehatan terlalu berbelit-belit. <br /> <br /> Penyelenggara sebaiknya jangan hanya mengejar kuantitas, tetapi juga meningkatkan kualitas. &ldquo;Diperlukan juga penyederhanaan&nbsp; mekanisme pelayanan pemegang kartu BPJS,&rdquo; kata Wakil Ketua DPRD Gunungkidul Drs H Supriyadi, Jumat (15/1/2016).<br /> <br /> Sosialisasi terhadap warga yang belum masuk menjadi anggota BPJS mestinya ditingkatkan. Agar dapat mendorong 110 ribu masyarakat berkecukupan dapat menjadi anggota BPJS mandiri.&nbsp; Sebagian diantaranya kurang berminat, karena sering mendapatkan informasi dari banyak pihak, pelayanan kesehatan pemegang BPJS prosedurnya bertele-tele. Masyarakat lebih senang penggunaannya simple dan mudah. Pembagian jenjang pelayanan dari Pelayanan Kesehatan (PK) I, PK II, PK III dan PK IV dirasa membingungkan. Kebingungan ini mungkin karena belum mendapatkan pengertian yang lengkap. &ldquo;Atau memang&nbsp; membuat peserta BPJS benar-benar bingung&nbsp; ruwetnya pelayanan,&rdquo; tambahnya.<br /> <br /> Kabag Kesra Pemkab Gunungkidul Drs H Bambang Sukemi MM didampingi stafnya Suyono SE,&nbsp; mengakui pemerintah terus mendorong sekitar 30 persen penduduk katagori mampu menjadi peserta mandiri. Tentu harapan untuk peningkatan kualitas pelayanan akan diperhatikan. Soal mekanisme penggunaan memang sudah dipertimbangkan dengan pelayanan berjenjang. Mekanisme sekarang pun dalam kondisi darurat pelayanan berjenjang tidak berlaku. Lebih penting lagi kepesertaan masyarakat mampu dalam BPJS dalam rangka kegotongroyongan &quot;Yang kaya membantu yang miskin,&rdquo; jelasnya<strong>. (Ewi)</strong></p>