<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gunungkidul mendesak pemerintah daerah Gunungkidul memperhatikan kesejahteraan kesehatan pekerja honorer di dinas atau instansi. Para pekerja perlu didukung agar bisa menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).</p>
<p>“SPSI merekomendasikan kepada pemerintah agar bisa memasukkan para pekerja honorer di dinas-dinas bisa menjadi peserta BPJS. Sekalipun nantinya akan melihat situasi APBD, pekerja honorer perlu diberikan akses kesehatan yang maksimal,” kata Agus Budi Santoso Ketua SPSI Gunungkidul, Selasa (27/01/2015).</p>
<p>Dikatakan, BPJS sudah terdapat dalam peraturan, sehingga pemerintah daerah perlu menjadi teladan yang baik. Artinya memperhatikan kesejahteraan kesehatan pekerja honorer yang bekerja di dinas. Bupati perlu memikirkan bagaimana para pekerja honorer bisa menjadi peserta BPJS.</p>
<p>“Berdasarkan pengamatan SPSI, hampir di setiap dinas atau instansi pemerintah daerah terdapat pekerja honorer. Namun untuk perhatian mengikutsertakan dalam BPJS belum ada,” imbuhnya.</p>
<p>Agus menambahkan, dalam rapat atau pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul belum lama ini, juga sudah disampaikan terkait rekomendasi SPSI tersebut. Harapannya untuk bisa ditindaklanjuti dan para pekerja honorer di lingkungan dinas pemerintah daerah bisa menjadi peserta BPJS. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Gunungkidul mendesak pemerintah daerah Gunungkidul memperhatikan kesejahteraan kesehatan pekerja honorer di dinas atau instansi. Para pekerja perlu didukung agar bisa menjadi peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).</p>
<p>“SPSI merekomendasikan kepada pemerintah agar bisa memasukkan para pekerja honorer di dinas-dinas bisa menjadi peserta BPJS. Sekalipun nantinya akan melihat situasi APBD, pekerja honorer perlu diberikan akses kesehatan yang maksimal,” kata Agus Budi Santoso Ketua SPSI Gunungkidul, Selasa (27/01/2015).</p>
<p>Dikatakan, BPJS sudah terdapat dalam peraturan, sehingga pemerintah daerah perlu menjadi teladan yang baik. Artinya memperhatikan kesejahteraan kesehatan pekerja honorer yang bekerja di dinas. Bupati perlu memikirkan bagaimana para pekerja honorer bisa menjadi peserta BPJS.</p>
<p>“Berdasarkan pengamatan SPSI, hampir di setiap dinas atau instansi pemerintah daerah terdapat pekerja honorer. Namun untuk perhatian mengikutsertakan dalam BPJS belum ada,” imbuhnya.</p>
<p>Agus menambahkan, dalam rapat atau pertemuan dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Gunungkidul belum lama ini, juga sudah disampaikan terkait rekomendasi SPSI tersebut. Harapannya untuk bisa ditindaklanjuti dan para pekerja honorer di lingkungan dinas pemerintah daerah bisa menjadi peserta BPJS. <strong>(Ded)</strong></p>