<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com) </strong> - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gunungkidul kesulitan untuk menindak pelanggaran pemilu di lapangan. Persoalan minimnya alat bukti dan tidak ada saksi menjadi masalah utama. Padahal pelanggaran pemilu tersebut hampir terjadi di seluruh kecamatan. Laporan yang masuk dari masyarakatpun akhirnya tidak dapat diselesaikan hingga tuntas.</p>
<p>“Memang banyak laporan yang masuk ke Panwaslu, namun terkendala minim alat bukti dan saksi,” kata Buchori Iksan Ketua Panwaslu Gunungkidul, Selasa (18/02/2014).</p>
<p>Diungkapkan, dugaan pelanggaran pidana pemilu sudah terjadi di kecamatan. Penanganan pelanggaran terkendala saat petugas melakukan ceking di lapangan. Ketika memberikan laporan masuk memang masyarakat sudah benar, tetapi bila dilakukan pembuktian, pelapor sendiri enggan memberikan keterangan secara transparan.</p>
<p>Melihat situasi tersebut tentunya berat bagi petugas untuk menindaklanjuti pelanggaran hingga selesai. “Saat sudah terkendala saksi, petugas hanya bisa melakukan klarifikasi baik terhadap partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang diduga melanggar aturan,”ujarnya. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com) </strong> - Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Gunungkidul kesulitan untuk menindak pelanggaran pemilu di lapangan. Persoalan minimnya alat bukti dan tidak ada saksi menjadi masalah utama. Padahal pelanggaran pemilu tersebut hampir terjadi di seluruh kecamatan. Laporan yang masuk dari masyarakatpun akhirnya tidak dapat diselesaikan hingga tuntas.</p>
<p>“Memang banyak laporan yang masuk ke Panwaslu, namun terkendala minim alat bukti dan saksi,” kata Buchori Iksan Ketua Panwaslu Gunungkidul, Selasa (18/02/2014).</p>
<p>Diungkapkan, dugaan pelanggaran pidana pemilu sudah terjadi di kecamatan. Penanganan pelanggaran terkendala saat petugas melakukan ceking di lapangan. Ketika memberikan laporan masuk memang masyarakat sudah benar, tetapi bila dilakukan pembuktian, pelapor sendiri enggan memberikan keterangan secara transparan.</p>
<p>Melihat situasi tersebut tentunya berat bagi petugas untuk menindaklanjuti pelanggaran hingga selesai. “Saat sudah terkendala saksi, petugas hanya bisa melakukan klarifikasi baik terhadap partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg) yang diduga melanggar aturan,”ujarnya. <strong>(Ded)</strong></p>