<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Sebanyak 265 guru baik PNS maupun guru honorer yang mengajar di daerah tertinggal (khusus) gerudug ke DPRD Gunungkidul, karena merasa keberatan untuk mengembalikan tunjangan guru daerah khusus yang sudah diterima. Para guru diterima oleh Ketua DPRD Drs Budi Utama MPd didampingi seluruh pimpinan fraksi dan Ketua Komisi A,B dan D, Rabu (22/01/2014).</p>
<p>Jumiyo SPd selaku koordinator guru dari Kecamatan Patuk mengaku sangat berat jika para guru harus mengembalikan tunjangan yang besarnya antara Rp 15 juta hingga Rp 36 juta, karena uang sudah habis dimanfaatkan. Menurutnya hingga saat ini sekolah mereka termasuk guru belum ada informasi resmi tentang dicabutnya daerah khusus, sehingga para guru penerima tunjangan menganggap bahwa tunjangan yang ditransfer lewat rekening pribadi dari APBN dianggap sah. “Kami berharap agar DPRD bisa mencarikan solusi agar para guru tidak mengembalikan tunjangan,” ujarnya.</p>
<p>Pimpinan tujuh fraksi yang hadir, sepakat ingin memperjuangkan agar para guru tidak mengembalikan tunjangan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan bupati dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan RI. Bahkan para guru merupakna korban dari kebijakan Pedmkab Gunungkisdul, sehingga bupati dan kepala Disdikpora harus bertanggungjawab.</p>
<p>Secara tegas Ketua Fraksi Partai Golkar Heri Nugroho SS dan Ketua Fraksi Demokrat Ir Chaeruh Nazmi Siregar menilai keputusan bupati mengubah Gunungkidul bukan daerah teritinggal (khusus) merupakan keputusan sepihak tanpa ada koordinasi dengan dewan yang tidak mempertimbangkan dampaknya. Selain para guru yang sebelumnya sudah menerima tunjangan juga daerah yang masuk tertinggal tidak akan lagi mendapatkan bantuan dair pemeirntah pusat. “Kami berharap agar bupati mencabut keputusannya dan mengembalikan tetap menjadi daerah khusus,” tegasnya. <strong>(Awa)</strong></p>
<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Sebanyak 265 guru baik PNS maupun guru honorer yang mengajar di daerah tertinggal (khusus) gerudug ke DPRD Gunungkidul, karena merasa keberatan untuk mengembalikan tunjangan guru daerah khusus yang sudah diterima. Para guru diterima oleh Ketua DPRD Drs Budi Utama MPd didampingi seluruh pimpinan fraksi dan Ketua Komisi A,B dan D, Rabu (22/01/2014).</p>
<p>Jumiyo SPd selaku koordinator guru dari Kecamatan Patuk mengaku sangat berat jika para guru harus mengembalikan tunjangan yang besarnya antara Rp 15 juta hingga Rp 36 juta, karena uang sudah habis dimanfaatkan. Menurutnya hingga saat ini sekolah mereka termasuk guru belum ada informasi resmi tentang dicabutnya daerah khusus, sehingga para guru penerima tunjangan menganggap bahwa tunjangan yang ditransfer lewat rekening pribadi dari APBN dianggap sah. “Kami berharap agar DPRD bisa mencarikan solusi agar para guru tidak mengembalikan tunjangan,” ujarnya.</p>
<p>Pimpinan tujuh fraksi yang hadir, sepakat ingin memperjuangkan agar para guru tidak mengembalikan tunjangan dengan melakukan koordinasi dan konsultasi baik dengan bupati dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaaan RI. Bahkan para guru merupakna korban dari kebijakan Pedmkab Gunungkisdul, sehingga bupati dan kepala Disdikpora harus bertanggungjawab.</p>
<p>Secara tegas Ketua Fraksi Partai Golkar Heri Nugroho SS dan Ketua Fraksi Demokrat Ir Chaeruh Nazmi Siregar menilai keputusan bupati mengubah Gunungkidul bukan daerah teritinggal (khusus) merupakan keputusan sepihak tanpa ada koordinasi dengan dewan yang tidak mempertimbangkan dampaknya. Selain para guru yang sebelumnya sudah menerima tunjangan juga daerah yang masuk tertinggal tidak akan lagi mendapatkan bantuan dair pemeirntah pusat. “Kami berharap agar bupati mencabut keputusannya dan mengembalikan tetap menjadi daerah khusus,” tegasnya. <strong>(Awa)</strong></p>