<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Belum jelasnya teknis pemanfaatan dan pengolahan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) dalam Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan (Raperdais) membuat masyarakat gelisah. Padahal dana keistimewaan diharapkan sampai hingga tingkat dusun, termasuk Panitia khusus DPRD dan masyarakat yang tidak bisa terlibat dalam menyusun serta merencanakan dana keistimewaan (danais) Yogyakarta agar dirubah. Masyarakat berharap, Raperdais mampu memberikan kesejahteraan.</p>
<p>Untuk mewujudkan hal tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Raperdais DPRD DIY akan mengupayakan masyarakat serta legislatif bisa mengakes atau ikut serta dalam perencanaan danais. Demikian mencuat dalam penjaringan aspirasi Raperda Keistimewaan di Bangsal Sewakapraja Wonosari, Selasa (10/9/2013).</p>
<p>Kegiatan dihadiri Ketua Pansus Raperda Keistimewaan DPRD DIY Esti Wijayanti, Sekda DIY Drs Ichsanuri, Wabup Drs H Immawan Wahyudi dan undangan. Esti Wijayanti mengungkapkan, dalam Raperda, masyarakat dan DPRD belum diberi ruang dalam pembahasan maupun pemanfaatan dana keistimewaan. Prosesnya kini masih melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga bisa menjadi usulan dalam pembentukan Raperda.</p>
<p>“Melalui penjaringan aspirasi, diharapkan menjadi acuan bahan pencermatan pasal Raperda, sehingga DPRD dan masyarakat bisa terlibat perencanaan dan pengawasan,”ujarnya.</p>
<p>Sekretaris Paguyuban Lurah Gunungkidul Sugiyanto mengungkapkan, dana keistimewaan diharapkan sampai bagi pamong desa yang sudah berjuang mendukung perjuangan DIY. Jikapun nantinya tidak ada untuk pamong, dana bisa berbentuk program kegiatan yang tujuannya membangun infrastruktur di desa maupun dusun. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Belum jelasnya teknis pemanfaatan dan pengolahan Sultan Ground (SG) dan Pakualaman Ground (PG) dalam Rancangan Peraturan Daerah Keistimewaan (Raperdais) membuat masyarakat gelisah. Padahal dana keistimewaan diharapkan sampai hingga tingkat dusun, termasuk Panitia khusus DPRD dan masyarakat yang tidak bisa terlibat dalam menyusun serta merencanakan dana keistimewaan (danais) Yogyakarta agar dirubah. Masyarakat berharap, Raperdais mampu memberikan kesejahteraan.</p>
<p>Untuk mewujudkan hal tersebut, Panitia Khusus (Pansus) Raperdais DPRD DIY akan mengupayakan masyarakat serta legislatif bisa mengakes atau ikut serta dalam perencanaan danais. Demikian mencuat dalam penjaringan aspirasi Raperda Keistimewaan di Bangsal Sewakapraja Wonosari, Selasa (10/9/2013).</p>
<p>Kegiatan dihadiri Ketua Pansus Raperda Keistimewaan DPRD DIY Esti Wijayanti, Sekda DIY Drs Ichsanuri, Wabup Drs H Immawan Wahyudi dan undangan. Esti Wijayanti mengungkapkan, dalam Raperda, masyarakat dan DPRD belum diberi ruang dalam pembahasan maupun pemanfaatan dana keistimewaan. Prosesnya kini masih melakukan penjaringan aspirasi masyarakat, sehingga bisa menjadi usulan dalam pembentukan Raperda.</p>
<p>“Melalui penjaringan aspirasi, diharapkan menjadi acuan bahan pencermatan pasal Raperda, sehingga DPRD dan masyarakat bisa terlibat perencanaan dan pengawasan,”ujarnya.</p>
<p>Sekretaris Paguyuban Lurah Gunungkidul Sugiyanto mengungkapkan, dana keistimewaan diharapkan sampai bagi pamong desa yang sudah berjuang mendukung perjuangan DIY. Jikapun nantinya tidak ada untuk pamong, dana bisa berbentuk program kegiatan yang tujuannya membangun infrastruktur di desa maupun dusun. <strong>(Ded)</strong></p>