<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Mendadaknya informasi pengambilan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada penerima, membuat rumah tangga sasaran kebingungan. Bahkan pantauan di kantor pos Karangmojo, sejumlah warga terpaksa membuat surat kuasa yang difasilitasi pemerintah desa.</p>
<p>Kebanyakan mereka tidak mengetahui jika pengambilan diwakilkan harus menggunakan surat kuasa, ada juga yang tak tahu jika harus dilengkapi fotokopi Kartu Perlindungan Sosial (KPS). “Memang sudah difasilitasi pembuatan surat kuasa oleh desa,” kata Dukuh Gedangan III, Sugeng di Kantor Pos Karangmojo, Senin (09/09/2013).</p>
<p>Untuk Desa Gedangrejo, lanjut Sugeng sasarannya kurang lebih 500 KK. Memang belum seluruh warga miskin bisa tercover BLSM. Khusus di Gedangrejo, masih terdapat 300 KK miskin yang tidak memperoleh BLSM, sebagai contoh di Gedangan III, dari 79 KK miskin hanya 39 penerima bantuan.</p>
<p>“Jika nantinya ada pendapataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data, perangkat desa perlu dilibatkan. Agar data warga miskinnya valid,” imbuhnya.</p>
<p>Dikatakan, pendataan penerima BLSM saat ini, perangkat desa termasuk dukuh tidak di ajak koordinasi. Oleh sebab itu, banyak warga miskin yang tidak masuk sebagai penerima bantuan. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Mendadaknya informasi pengambilan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada penerima, membuat rumah tangga sasaran kebingungan. Bahkan pantauan di kantor pos Karangmojo, sejumlah warga terpaksa membuat surat kuasa yang difasilitasi pemerintah desa.</p>
<p>Kebanyakan mereka tidak mengetahui jika pengambilan diwakilkan harus menggunakan surat kuasa, ada juga yang tak tahu jika harus dilengkapi fotokopi Kartu Perlindungan Sosial (KPS). “Memang sudah difasilitasi pembuatan surat kuasa oleh desa,” kata Dukuh Gedangan III, Sugeng di Kantor Pos Karangmojo, Senin (09/09/2013).</p>
<p>Untuk Desa Gedangrejo, lanjut Sugeng sasarannya kurang lebih 500 KK. Memang belum seluruh warga miskin bisa tercover BLSM. Khusus di Gedangrejo, masih terdapat 300 KK miskin yang tidak memperoleh BLSM, sebagai contoh di Gedangan III, dari 79 KK miskin hanya 39 penerima bantuan.</p>
<p>“Jika nantinya ada pendapataan dari Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memperbarui data, perangkat desa perlu dilibatkan. Agar data warga miskinnya valid,” imbuhnya.</p>
<p>Dikatakan, pendataan penerima BLSM saat ini, perangkat desa termasuk dukuh tidak di ajak koordinasi. Oleh sebab itu, banyak warga miskin yang tidak masuk sebagai penerima bantuan. <strong>(Ded)</strong></p>