Ribuan Perdes Terancam Tidak Gajian

<p>WONOSARI (KRjogja.com) - Ribuan perangkat desa (Perdes) terancam tidak gajian menyusul banyak desa belum menyelesaikan&nbsp; Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Meskipun sudah diberikan batas waktu akhir bulan Januari ini, laporan yang masuk ke Bagian Pemerintahan Desa baru 3 desa. Lainnya mungkin sudah dalam proses. Keterlambatan penyelesaian APBDes menyebabkan gajian perangkat desa terlambat. <br /> <br /> &ldquo;Kami berharap desa&nbsp; bekerja keras untuk merampungkan APBDes,&rdquo; kata Kabag Administrasi Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Gunungkidul Drs Siswanto didampingi stafnya M Farkhan MAP, Jumat (22/1/2016). <br /> <br /> Kecuali desa yang mempunyai Sisa Lebih Pembayaran Anggaran (SILPA) dapat digunakan untuk membayar&nbsp; gaji dulu. Sebenarnya seluruh desa sudah diminta menyusun APBDes secepatnya. Harapannya paling lambat&nbsp; bulan Januari sudah masuk Pemdes, agar segera dapat diproses untuk pencairan ke Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD).&nbsp; Waktunya masih seminggu, masih cukup waktu menyelesaikan bulan ini. &ldquo;Begitu masuk Pemdes segera akan diproses ke DPPKAD,&rdquo; tambahnya.<br /> <br /> Penyiapan desa agar dapat menyelesaikan penyusunan APBDes sudah dilakukan pemerintah sejak minggu keempat bulan Desember. Semua bendahara desa didiklat aplikasi RAPBDes. Pemerintah juga berkoordinasi dengan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan pendampingan pengelolaan keuangan desa.&nbsp; Agar tata keuangan desa mempunyai standar yang jelas dan sesuai dengan ketentuan yang ada.&nbsp;&nbsp; </p> <p>Sementara walaupun belum pasti seluruh desa menyelesaikan akhir bulan Januari, Pemdes Pemkab Gunngkidul optimis penyusunan anggaran desa segera selesai. &ldquo;Mudah-mudahan awal bulan depan semua sudah pencairan anggaran,&rdquo; ujarnya. (Ewi)</p>