<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Jumlah alat peraga kampanye (APK) di Gunungkidul jumlahnya mencapai 12 ribu lebih. Hingga sekarang sudah sebanyak 5 ribu ditertibkan Panwaslu bersama Sat PolPP dan KPU.</p>
<p>"Nanti pada massa tenang, Panwaslu kembali akan melakukan penertiban 7 ribu APK. Karena masa tenang sudah harus bersih dari atribut kampanye," kata Budi Haryanto anggota Panwaslu dalam keterangan persnya di ruang rapat 2 Pemkab, Jumat (04/04/2014).</p>
<p>Kegiatan juga dihadiri Ketua Panwaslu Buchori Iksan. Budi menambahkan, untuk terkait penanganan politik uang. Terdapat lima laporan yang ditangani Panwaslu. Namun seluruhnya tidak bisa diseret ke proses pidana, sebab tidak ada saksi maupun ada juga yang mencabut laporan.</p>
<p>"Panwaslu sudah melakukan klarifikasi pihak yang dilaporkan melakukan dugaan politik uang. Akan tetapi tidak bisa sampai tuntas, karena tidak ada saksi, ataupun laporan justru dicabut," jelasnya.</p>
<p>Buchori Iksan menambahkan, pada saat pelaksanaan pemungutan suara 9 April nanti akan mendapatkan pengawasan lebih ketat. Seluruh kekuatan pengawas, mulai dari panwaslu, panwascam hingga petugas pengawas lapangan akan dikerahkan untuk mengawasi jika terjadi pelanggaran. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Jumlah alat peraga kampanye (APK) di Gunungkidul jumlahnya mencapai 12 ribu lebih. Hingga sekarang sudah sebanyak 5 ribu ditertibkan Panwaslu bersama Sat PolPP dan KPU.</p>
<p>"Nanti pada massa tenang, Panwaslu kembali akan melakukan penertiban 7 ribu APK. Karena masa tenang sudah harus bersih dari atribut kampanye," kata Budi Haryanto anggota Panwaslu dalam keterangan persnya di ruang rapat 2 Pemkab, Jumat (04/04/2014).</p>
<p>Kegiatan juga dihadiri Ketua Panwaslu Buchori Iksan. Budi menambahkan, untuk terkait penanganan politik uang. Terdapat lima laporan yang ditangani Panwaslu. Namun seluruhnya tidak bisa diseret ke proses pidana, sebab tidak ada saksi maupun ada juga yang mencabut laporan.</p>
<p>"Panwaslu sudah melakukan klarifikasi pihak yang dilaporkan melakukan dugaan politik uang. Akan tetapi tidak bisa sampai tuntas, karena tidak ada saksi, ataupun laporan justru dicabut," jelasnya.</p>
<p>Buchori Iksan menambahkan, pada saat pelaksanaan pemungutan suara 9 April nanti akan mendapatkan pengawasan lebih ketat. Seluruh kekuatan pengawas, mulai dari panwaslu, panwascam hingga petugas pengawas lapangan akan dikerahkan untuk mengawasi jika terjadi pelanggaran. <strong>(Ded)</strong></p>