<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Penanganan kemiskinan perlu dimulai dengan data awal yang benar. Jika data kemiskinan keliru, maka penanggulangan kemiskinan tidak akan selesai. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga terkait harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan data awal sebagai acuan penanggulangan kemiskinan.</p>
<p>“Selama ini data BPS maupun pemerintah tidak sesuai di lapangan. Salah satunya bantuan raskin yang di masyarakat harus dibagi rata. Padahal keputusan tersebut menggerus hak rakyat miskin,” kata Bambang Hery dari IDEA Yogyakarta di acara diskusi penanggulangan kemiskinan di Hotel Cyka Raya Wonosari, Rabu (26/03/2014).</p>
<p>BPS memang tidak bisa melakukan perubahan dalam pendataan, sebab terikat pada BPS pusat. IDEA lanjutnya, memberikan solusi untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pendataan angka kemiskinan.</p>
<p>Warga merupakan orang yang paling dekat mengetahui kemiskinan di wilayahnya. Tentu tidak serta merta dilepas untuk mendata, tetap dikooridinasikan dengan lembaga terkait. “Khusus Gunungkidul pendataan partisipatif melibatkan masyarakat sudah berjalan di 24 desa,” imbuhnya.</p>
<p>Bambang menuturkan, jika data yang dikeluarkan masyarakat setelah melalui uji publik bisa ditampung oleh pemerintah daerah dalam penaggulangan kemiskinan, tentu akan lebih tepat sasaran. Tidak seperti sekarang ini dimana ada perbedaan antara BPS serta pemerintah daerah dalam menentukan jumlah angka kemiskinan. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Penanganan kemiskinan perlu dimulai dengan data awal yang benar. Jika data kemiskinan keliru, maka penanggulangan kemiskinan tidak akan selesai. Oleh karena itu, pemerintah maupun lembaga terkait harus melibatkan masyarakat dalam penyusunan data awal sebagai acuan penanggulangan kemiskinan.</p>
<p>“Selama ini data BPS maupun pemerintah tidak sesuai di lapangan. Salah satunya bantuan raskin yang di masyarakat harus dibagi rata. Padahal keputusan tersebut menggerus hak rakyat miskin,” kata Bambang Hery dari IDEA Yogyakarta di acara diskusi penanggulangan kemiskinan di Hotel Cyka Raya Wonosari, Rabu (26/03/2014).</p>
<p>BPS memang tidak bisa melakukan perubahan dalam pendataan, sebab terikat pada BPS pusat. IDEA lanjutnya, memberikan solusi untuk mengikut sertakan masyarakat dalam pendataan angka kemiskinan.</p>
<p>Warga merupakan orang yang paling dekat mengetahui kemiskinan di wilayahnya. Tentu tidak serta merta dilepas untuk mendata, tetap dikooridinasikan dengan lembaga terkait. “Khusus Gunungkidul pendataan partisipatif melibatkan masyarakat sudah berjalan di 24 desa,” imbuhnya.</p>
<p>Bambang menuturkan, jika data yang dikeluarkan masyarakat setelah melalui uji publik bisa ditampung oleh pemerintah daerah dalam penaggulangan kemiskinan, tentu akan lebih tepat sasaran. Tidak seperti sekarang ini dimana ada perbedaan antara BPS serta pemerintah daerah dalam menentukan jumlah angka kemiskinan. <strong>(Ded)</strong></p>