<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Kantor Kesatuan bang dan dan Politik Gunungkidul menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemilu bagi PNS di bangsal Sewokoperojo, Selasa (25/02/2014). Namun acara tersebut membuat Wakil Bupati Gunungkidul Drs H Immawan Wahyudi MH kecewa, karena sejumlah PNS dari jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak hadir.<br />
<br />
Dikatakan Immawan bahwa 65 persen PNS di Gunungkidul ini sangat penting terutama bagi para guru agar paham betul terhadap pemilu 2014 nanti. Dengan tegas wabup mengatakan bahwa PNS harus berpolitik, dalam arti menjalankan perintah negara. PNS dan pejabat harus ikut bertanggungjawab mensukseskan pemilu baik legislatif dan pemilu presiden, dengan acuan perundang-undangan yang berlaku.<br />
<br />
Namun demikian dalam pelaksanaan pemilu PNS termasuk perangkat desa harus benar-benar netral, yakni tidak berpihak terhadap salah satu partai politik. “Netral bukan berarti tidak bertindak apa-apa atau diam, tetapi harus ikut mengkampanyekan suksesnya pemilu 2014,” tegasnya.<br />
<br />
Immawan juga mengingatkan jika ada PNS atau pejabat yang menggerakkan masyarakat atau seseorang untuk golput, masuk dalam ranah pelanggaran dan akan mendapatkan saksi berat. Untuk itu lewat sosialisasi ini PNS diharapkan memahami penyelenggaraan pemilu.<br />
<br />
Sosialisasi penyelenggaraan pemilu bagi PNS sedianya diikuti 100 orang baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah PNS guru lewat Unit Pelaksana Tugas (UPT) TK SD. Menurut Wahyu Nugroho SIP Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Gunungkidul, undangan untuk guru lewat UPT TK/SD disampaikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Kamis (20/2) lalu. Namun ketika dicek pada Selasa (25/2) ternyata undangan tidak disampaikan ke seluruh UPT TK/SD.<br />
<br />
Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber selain wakil bupati, juga Ketua KPU Gunungkidul M Zaenuri Ikhsan dan Panitia Pengawas Pemilu yang diwakili Budi Haryanto.<strong> (Awa)<br />
</strong></p>
<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Kantor Kesatuan bang dan dan Politik Gunungkidul menggelar sosialisasi penyelenggaraan pemilu bagi PNS di bangsal Sewokoperojo, Selasa (25/02/2014). Namun acara tersebut membuat Wakil Bupati Gunungkidul Drs H Immawan Wahyudi MH kecewa, karena sejumlah PNS dari jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tidak hadir.<br />
<br />
Dikatakan Immawan bahwa 65 persen PNS di Gunungkidul ini sangat penting terutama bagi para guru agar paham betul terhadap pemilu 2014 nanti. Dengan tegas wabup mengatakan bahwa PNS harus berpolitik, dalam arti menjalankan perintah negara. PNS dan pejabat harus ikut bertanggungjawab mensukseskan pemilu baik legislatif dan pemilu presiden, dengan acuan perundang-undangan yang berlaku.<br />
<br />
Namun demikian dalam pelaksanaan pemilu PNS termasuk perangkat desa harus benar-benar netral, yakni tidak berpihak terhadap salah satu partai politik. “Netral bukan berarti tidak bertindak apa-apa atau diam, tetapi harus ikut mengkampanyekan suksesnya pemilu 2014,” tegasnya.<br />
<br />
Immawan juga mengingatkan jika ada PNS atau pejabat yang menggerakkan masyarakat atau seseorang untuk golput, masuk dalam ranah pelanggaran dan akan mendapatkan saksi berat. Untuk itu lewat sosialisasi ini PNS diharapkan memahami penyelenggaraan pemilu.<br />
<br />
Sosialisasi penyelenggaraan pemilu bagi PNS sedianya diikuti 100 orang baik dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sejumlah PNS guru lewat Unit Pelaksana Tugas (UPT) TK SD. Menurut Wahyu Nugroho SIP Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Gunungkidul, undangan untuk guru lewat UPT TK/SD disampaikan pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada Kamis (20/2) lalu. Namun ketika dicek pada Selasa (25/2) ternyata undangan tidak disampaikan ke seluruh UPT TK/SD.<br />
<br />
Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah nara sumber selain wakil bupati, juga Ketua KPU Gunungkidul M Zaenuri Ikhsan dan Panitia Pengawas Pemilu yang diwakili Budi Haryanto.<strong> (Awa)<br />
</strong></p>