<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com) </strong>- Pengamat Ekonomi dan perbankan Cyrillus Harinowo menilai seharusnya pemerintah dengan tegas menaikkan harg Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<br />
<br />
"Berdasarkan pengamatan di beberapa daerah, masyarakat tidak mempermasalahkan harga asalkan pasokan BBM tersedia. Bukan seperti sekarang ini terjadi kelangkaan BBM terutama solar dimana-mana. Kondisi ini menyulitkan pengusaha angkutan umum dan masyarakat luas," katanya kepada KRjogja.com usai penyerahan bantuan Bakti BCA di Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Jumat (26/04/2013).<br />
<br />
Cyrillus menjelaskan kenaikan harga BBM memang akan menuai gejolak saat awal ditetapkan, namun akhirnya masyarakat bisa menerima asalkan kebutuhan mencukupi. Padahal dengan menerapkan dua harga BBM bersubsidi membuka peluang penyelundupan atau perbuatan menyimpang lainnya.<br />
<br />
"Penimbunan, penyelundupan BBM dari Indonesia ke luar negeri semakin terbuka. Butuh pengawasan untuk ini dan apakah pemerintah bisa melakukannya. Saya tidak bisa mencampuri alasan atau pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dualisme harga (BBM bersubdisi) ini," kata Cyrillus yang juga Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini.<br />
<br />
Kendati demikian, Cyrillus menjelaskan penerapan dualisme harga BBM ini tidak akan memberi tekanan pada kondisi makroekonomi, seperti laju inflasi sampai terkoreksinya pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembenahan sistem distribusi oleh pemerintah dan Pertamina.<br />
<br />
"Pemerintah atau Pertamina yang paling mengetahui sistem distribusi dan kebutuhan riil masyarakat diseluruh Indonesia," tandasnya.<br />
<br />
Sebagaimana diketahui pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menerapkan dua harga BBM bersubsidi sebesar Rp4.500 untuk sepeda motor dan angkutan umum. Sedangkan mobil pribadi atau non angkutan umum sebesar Rp6.500 per liter. Kebijakan ini dinilai mampu menghemat subsidi di APBN hingga Rp43 triliun.<strong> (Tom)</strong></p>
<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com) </strong>- Pengamat Ekonomi dan perbankan Cyrillus Harinowo menilai seharusnya pemerintah dengan tegas menaikkan harg Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk mengurangi subsidi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).<br />
<br />
"Berdasarkan pengamatan di beberapa daerah, masyarakat tidak mempermasalahkan harga asalkan pasokan BBM tersedia. Bukan seperti sekarang ini terjadi kelangkaan BBM terutama solar dimana-mana. Kondisi ini menyulitkan pengusaha angkutan umum dan masyarakat luas," katanya kepada KRjogja.com usai penyerahan bantuan Bakti BCA di Goa Pindul di Desa Bejiharjo, Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul, Jumat (26/04/2013).<br />
<br />
Cyrillus menjelaskan kenaikan harga BBM memang akan menuai gejolak saat awal ditetapkan, namun akhirnya masyarakat bisa menerima asalkan kebutuhan mencukupi. Padahal dengan menerapkan dua harga BBM bersubsidi membuka peluang penyelundupan atau perbuatan menyimpang lainnya.<br />
<br />
"Penimbunan, penyelundupan BBM dari Indonesia ke luar negeri semakin terbuka. Butuh pengawasan untuk ini dan apakah pemerintah bisa melakukannya. Saya tidak bisa mencampuri alasan atau pertimbangan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dualisme harga (BBM bersubdisi) ini," kata Cyrillus yang juga Komisaris Independen PT Bank Central Asia Tbk (BCA) ini.<br />
<br />
Kendati demikian, Cyrillus menjelaskan penerapan dualisme harga BBM ini tidak akan memberi tekanan pada kondisi makroekonomi, seperti laju inflasi sampai terkoreksinya pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan hal lain yang perlu diperhatikan adalah pembenahan sistem distribusi oleh pemerintah dan Pertamina.<br />
<br />
"Pemerintah atau Pertamina yang paling mengetahui sistem distribusi dan kebutuhan riil masyarakat diseluruh Indonesia," tandasnya.<br />
<br />
Sebagaimana diketahui pemerintah melalui Kementerian ESDM berencana menerapkan dua harga BBM bersubsidi sebesar Rp4.500 untuk sepeda motor dan angkutan umum. Sedangkan mobil pribadi atau non angkutan umum sebesar Rp6.500 per liter. Kebijakan ini dinilai mampu menghemat subsidi di APBN hingga Rp43 triliun.<strong> (Tom)</strong></p>