<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Perkembangan sektor pariwisata di Gunungkidul meningkat cukup tajam. Kawasan tersebut diantaranya pantai, Gunung Nglanggeran, Goa Pindul, Air Terjun Sri Gethuk, Kali Suci dan Desa Wisata Bobung. Pengelolaan pariwisata selain dikelola pemda, juga banyak yang berbasis masyarakat. Pengelolaan tersebut, hendaknya mampu memberikan multiplier effect atau banyak manfaat positip bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat pengelola wisata, juga perlu mengoptimalkan pelayanan ataupun strategi, agar wisatawan betah berlama-lama tinggal di Gunungkidul.</p>
<p>Demikian mencuat dalam Forum Dialog Jogja Education Club (JEC) XI dengan tema Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di gedung DPRD Gunungkidul, Senin (9/12). Kegiatan Kerjasama SKH Kedaulatan Rakyat, DPRD dan Perhimpunan Rumah Suluh Indonesia menghadirkan narasumber Dekan Fisipol UGM DR Erwan Agus Purwanto MSi, Wakil Rektor UNY Prof Suwarsih Madya, Wakil Rektor UKDW Drs Purnawan Hardiyanto, Wakil Rektor UGK Padmaya. Serta dihadiri Komisaris Utama PT BP SKH Kedaulatan Rakyat Drs HM Romly, Direktur Penelitian dan Pengembangan KR Sugeng Wibowo SH, Staf Ahli Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Drs Untoro Hariyadi MSi, Bupati Hj Badingah SSos, Ketua DPRD Drs Budi Utama, muspida, camat dan undangan.</p>
<p>Erwan Agus Purwanto mengungkapkan, pengelolaan obyek wisata juga perlu menggali kearifan lokal dalam menangani konflik. Sumber daya alam tidak harus dikelola negara atau pemerintah daerah, tetapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Jika pemerintah mempercayai masyarakat untuk mengelola pariwisata, maka akan lebih baik. “Hanya saja diperlukan batasan-batasan, siapa yang boleh terlibat serta menentukan aturan main atau membagi pendapatan dari pengelolaan obyek wisata,” ujarnya.</p>
<p>Purnawan Hadriyanto menambahkan, pengelolaan obyek wisaya berbasis masyarakat ataupun pemerintah daerah, perlu dibuat lebih menarik. Jangan sampai wisatawan datang lalu pergi begitu saja. Dibutuhkan pemikiran dalam memberikan pelayanan, agar wisatawan mau untuk tinggal di Gunungkidul. Melalui upaya tersebut, pengunjung akan membelanjakan uangnya dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. “Kerjasama dengan swasta atau investor diperlukan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata, sehingga menimbulkan multiplier effect,” ucapnya.</p>
<p>Staf Ahli PT BP SKH Kedaulatan Rakyat Drs Untoro Hariyadi MSi menuturkan, pelaksanaan dialog JEC merupakan tindak lanjut kerjasama antara KR dengan DPRD serta rumah suluh dan perguruan tinggi, Melalui dialog serta pemikiran-pemikiran pengembangan pariwisata, diharapkan mampu memberikan dampak positip, terhadap perkembangan obyek wisata di Gunungkidul. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Perkembangan sektor pariwisata di Gunungkidul meningkat cukup tajam. Kawasan tersebut diantaranya pantai, Gunung Nglanggeran, Goa Pindul, Air Terjun Sri Gethuk, Kali Suci dan Desa Wisata Bobung. Pengelolaan pariwisata selain dikelola pemda, juga banyak yang berbasis masyarakat. Pengelolaan tersebut, hendaknya mampu memberikan multiplier effect atau banyak manfaat positip bagi kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dan masyarakat pengelola wisata, juga perlu mengoptimalkan pelayanan ataupun strategi, agar wisatawan betah berlama-lama tinggal di Gunungkidul.</p>
<p>Demikian mencuat dalam Forum Dialog Jogja Education Club (JEC) XI dengan tema Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal di gedung DPRD Gunungkidul, Senin (9/12). Kegiatan Kerjasama SKH Kedaulatan Rakyat, DPRD dan Perhimpunan Rumah Suluh Indonesia menghadirkan narasumber Dekan Fisipol UGM DR Erwan Agus Purwanto MSi, Wakil Rektor UNY Prof Suwarsih Madya, Wakil Rektor UKDW Drs Purnawan Hardiyanto, Wakil Rektor UGK Padmaya. Serta dihadiri Komisaris Utama PT BP SKH Kedaulatan Rakyat Drs HM Romly, Direktur Penelitian dan Pengembangan KR Sugeng Wibowo SH, Staf Ahli Direktur Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Drs Untoro Hariyadi MSi, Bupati Hj Badingah SSos, Ketua DPRD Drs Budi Utama, muspida, camat dan undangan.</p>
<p>Erwan Agus Purwanto mengungkapkan, pengelolaan obyek wisata juga perlu menggali kearifan lokal dalam menangani konflik. Sumber daya alam tidak harus dikelola negara atau pemerintah daerah, tetapi bisa diserahkan kepada masyarakat. Jika pemerintah mempercayai masyarakat untuk mengelola pariwisata, maka akan lebih baik. “Hanya saja diperlukan batasan-batasan, siapa yang boleh terlibat serta menentukan aturan main atau membagi pendapatan dari pengelolaan obyek wisata,” ujarnya.</p>
<p>Purnawan Hadriyanto menambahkan, pengelolaan obyek wisaya berbasis masyarakat ataupun pemerintah daerah, perlu dibuat lebih menarik. Jangan sampai wisatawan datang lalu pergi begitu saja. Dibutuhkan pemikiran dalam memberikan pelayanan, agar wisatawan mau untuk tinggal di Gunungkidul. Melalui upaya tersebut, pengunjung akan membelanjakan uangnya dan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. “Kerjasama dengan swasta atau investor diperlukan untuk mendorong pertumbuhan pariwisata, sehingga menimbulkan multiplier effect,” ucapnya.</p>
<p>Staf Ahli PT BP SKH Kedaulatan Rakyat Drs Untoro Hariyadi MSi menuturkan, pelaksanaan dialog JEC merupakan tindak lanjut kerjasama antara KR dengan DPRD serta rumah suluh dan perguruan tinggi, Melalui dialog serta pemikiran-pemikiran pengembangan pariwisata, diharapkan mampu memberikan dampak positip, terhadap perkembangan obyek wisata di Gunungkidul. <strong>(Ded)</strong></p>