<p>WONOSARI (KRjogja.com) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Gunungkidul sedang melakukan evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) secara menyeluruh. Daftar penerima PKH sudah cukup lama, perlu dilihat kemungkinan terjadi perubahan mereka yang dulu miskin sekarang mampu. Akan dievaluasi bagi anggota keluarga yang merokok. <br />
<br />
“Kalau ada yang merokok bantuannya akan dicabut,” kata Kepala Dinsosnakertran Gunungkidul Drs Dwi Warno Widi Nugroho Msi, Minggu (17/04/2016). <br />
<br />
Program keluarga harapan setiap bulan membantu sekitar Rp 150 ribu atau setahun Rp 1,8 juta. Jika ada yang merokok, sehari satu bungkus saja dengan harga Rp 10 ribu berarti dalam sebulan Rp 300 ribu atau setahun Rp 3,6 juta. Belum lagi jika sehari dua bungkus setahun Rp 7,2 juta. Kalau mereka merokok sebenarnya tidak lagi masuk dalam keluarga miskin. “Karena uang rokoknya minimal dua kali lipat dibanding bantuan PKH,” tambahnya.<br />
<br />
Ditinjau dari segi kesehatan juga tidak baik, merokok bisa mengganggu kesehatan, jika sakit biaya hidupnya akan naik. Harapan pemerintah menjadikan mereka keluarga sejahtera tidak akan tercapai. Evaluasi ini juga sekaligus untuk mendukung program kawasan tanpa rokok (KTR). “Jika sasaran PKH bersih dari rokok, mendukung program kawasan tanpa rokok,” jelasnya. (Ewi)<br />
</p>
<p>WONOSARI (KRjogja.com) - Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertran) Gunungkidul sedang melakukan evaluasi terhadap Program Keluarga Harapan (PKH) secara menyeluruh. Daftar penerima PKH sudah cukup lama, perlu dilihat kemungkinan terjadi perubahan mereka yang dulu miskin sekarang mampu. Akan dievaluasi bagi anggota keluarga yang merokok. <br />
<br />
“Kalau ada yang merokok bantuannya akan dicabut,” kata Kepala Dinsosnakertran Gunungkidul Drs Dwi Warno Widi Nugroho Msi, Minggu (17/04/2016). <br />
<br />
Program keluarga harapan setiap bulan membantu sekitar Rp 150 ribu atau setahun Rp 1,8 juta. Jika ada yang merokok, sehari satu bungkus saja dengan harga Rp 10 ribu berarti dalam sebulan Rp 300 ribu atau setahun Rp 3,6 juta. Belum lagi jika sehari dua bungkus setahun Rp 7,2 juta. Kalau mereka merokok sebenarnya tidak lagi masuk dalam keluarga miskin. “Karena uang rokoknya minimal dua kali lipat dibanding bantuan PKH,” tambahnya.<br />
<br />
Ditinjau dari segi kesehatan juga tidak baik, merokok bisa mengganggu kesehatan, jika sakit biaya hidupnya akan naik. Harapan pemerintah menjadikan mereka keluarga sejahtera tidak akan tercapai. Evaluasi ini juga sekaligus untuk mendukung program kawasan tanpa rokok (KTR). “Jika sasaran PKH bersih dari rokok, mendukung program kawasan tanpa rokok,” jelasnya. (Ewi)<br />
</p>