Dibentuk Tim Pengendali Dana Desa Rp 103 M

<p>WONOSARI (KRjogja.com) - Mulai tahun 2016 pengendalian dana desa (DD) dialihkan dari Bagian Pemerintahan Desa Pemkab Gunungkidul ke Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana (BPMKB). Pengalihan ini disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) dan tersedianya tenaga pendampingan&nbsp; di Badan Pemberdayaan Masyarakat. <br /> <br /> &ldquo;BPMPKB sudah membentuk tim pengendali Dana Desa,&rdquo; kata Asisten Administrasi Pemerintahan (Asek I) Pemkab Gunungkidul H Tommy Harahap SH, MH, Selasa (9/2/2016). <br /> <br /> Tim pengendali akan mengkoordinasikan petugas pendamping desa dalam memberikan pendampingan dalam penggunaan dana desa. Harapannya, dana desa yang masuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat digunakan sesuai dengan pedoman yang ada dan bermanfaat bagi masyarakatnya. Sebagaimana ditegaskan Wakil Menteri Keuangan, dana desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa.Selain sudah digariskan dari pusat, desa dapat memasukan program unggulan sesuai dengan potensi desa masing-masing. <br /> <br /> &ldquo;Program dana desa&nbsp; bisa berbeda antara desa satu dengan yang lain. Yang penting pengelolaannya benar dan mengembangkan potensi desa serta mensejahterakan masyarakat,&rdquo; tambahnya.<br /> <br /> Jumlah dana desa tahun 2016 naik dari Rp 46 miliar menjadi Rp 103.567.918.000. Sebelumnya dana tersebut di bawah kendali Bagian Administrasi Desa Pemkab Gunungkidul, yang juga menangani Alokasi Dana Desa (ADD) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). <br /> <br /> Pemisahan pengendalian Dana Desa (DD) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN) dengan ADD&nbsp; diharapkan meningkatkan kecermatan dalam pengelolaan, sehingga pengendaliannya dapat lebih efektif dan efisien. &ldquo;Pengalihan pengendalian DD ke BPKMP akan mengurangi beban Bagian Pemdes,&rdquo; jelasnya. (Ewi)</p>