<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Niat Suyanto mantan Kades Serut, Gedangsari mengembalikan uang transportasi yang diberikan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Agus Handriyanto ketika berunjukrasa terkait Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Bangsal Sewakapraja beberapa waktu lalu ditolak. Dalam pertemuan dengan Kepala BPS dan difasilitasi Assek Bidang Pemerintahan dan Kesra Eko Subiantoro SH, Agus mengaku sudah ikhlas.</p>
<p>“Saya sudah ikhlas, kejadian di Bangsal Sewakapraja, diharapkan menjadi pembelajaran semua pihak,” kata Agus Handriyanto di acara pertemuan dengan warga Serut di ruang rapat 1 Pemkab, Rabu (24/07/2013).</p>
<p>Pemberian uang tersebut, lanjut Agus, untuk meredam, agar tidak terjadi tindakan anarkis. Masyarakat Serut tidak ada yang salah dan tidak perlu meminta maaf. Uang transport tersebut bukan untuk memalukan, menghina, ataupun pembunuhan karakter. “Uang yang telah keluar, biarlah nantinya menjadi amal,” kata Agus.</p>
<p>Penolakan pengembalian uang tersebut, langsung ditindaklanjuti Suyanto dengan memberikan uang kepada dua janda yang ikut beraudiensi masing-masing Rp 500.000. Sisanya diberikan janda tidak mampu dan warga miskin di Desa Serut.</p>
<p>Eko Subiantoro SH mengungkapkan, sesuai mekanisme, penggantian penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dilakukan melalui musyawarah desa. Dimana bisa dilakukan verfikasi rumah tangga sasaran yang bisa diganti, baik itu yang meninggal dunia ataupun alasan lain.</p>
<p>Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran, agar warga mampu yang tercatat sebagai penerima KPS mengembalikan. Serta tidak ada pendataan ulang penerima BLSM. “Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Gunungkidul tercatat 135.000, sementara yang mendapatkan BLSM 80.243,” ujarnya.</p>
<p>Dengan perhitungan tersebut, 54.757 Rumah tangga miskin belum tersasar BLSM. Terkait penyampaian hasil rembug desa, akan ditindaklanjuti ke instansi terkait. <strong>(Ded)</strong></p>
<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Niat Suyanto mantan Kades Serut, Gedangsari mengembalikan uang transportasi yang diberikan kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Agus Handriyanto ketika berunjukrasa terkait Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) di Bangsal Sewakapraja beberapa waktu lalu ditolak. Dalam pertemuan dengan Kepala BPS dan difasilitasi Assek Bidang Pemerintahan dan Kesra Eko Subiantoro SH, Agus mengaku sudah ikhlas.</p>
<p>“Saya sudah ikhlas, kejadian di Bangsal Sewakapraja, diharapkan menjadi pembelajaran semua pihak,” kata Agus Handriyanto di acara pertemuan dengan warga Serut di ruang rapat 1 Pemkab, Rabu (24/07/2013).</p>
<p>Pemberian uang tersebut, lanjut Agus, untuk meredam, agar tidak terjadi tindakan anarkis. Masyarakat Serut tidak ada yang salah dan tidak perlu meminta maaf. Uang transport tersebut bukan untuk memalukan, menghina, ataupun pembunuhan karakter. “Uang yang telah keluar, biarlah nantinya menjadi amal,” kata Agus.</p>
<p>Penolakan pengembalian uang tersebut, langsung ditindaklanjuti Suyanto dengan memberikan uang kepada dua janda yang ikut beraudiensi masing-masing Rp 500.000. Sisanya diberikan janda tidak mampu dan warga miskin di Desa Serut.</p>
<p>Eko Subiantoro SH mengungkapkan, sesuai mekanisme, penggantian penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS) dilakukan melalui musyawarah desa. Dimana bisa dilakukan verfikasi rumah tangga sasaran yang bisa diganti, baik itu yang meninggal dunia ataupun alasan lain.</p>
<p>Bupati juga sudah mengeluarkan surat edaran, agar warga mampu yang tercatat sebagai penerima KPS mengembalikan. Serta tidak ada pendataan ulang penerima BLSM. “Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) di Gunungkidul tercatat 135.000, sementara yang mendapatkan BLSM 80.243,” ujarnya.</p>
<p>Dengan perhitungan tersebut, 54.757 Rumah tangga miskin belum tersasar BLSM. Terkait penyampaian hasil rembug desa, akan ditindaklanjuti ke instansi terkait. <strong>(Ded)</strong></p>