<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Sebanyak 251 sekolah di Kabupaten Gunungkidul ditunjuk untuk memberikan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Bahkan jumlahny di DIY sekarang semakin meningkat. Menurut Didik Wardoyo dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, saat ini masih direncanakan untuk melakukan komunikasi SLB dengan sekolah regular.</p>
<p>“Sebanyak 40 SLB di DIY akan dikomunikasikan dengan sekolah regular dalam memberikan layanan pendidikan bagi ABK. Harapannya nanti ABK bisa mengakses pendidikan lebih baik,” kata Didik Wardoyo di acara Seminat Survei Kebutuhan Pendampingan ABK di ruang rapat 1 Pemda Gunungkidul, Rabu (15/04/2015).</p>
<p>Kegiatan dihadiri Ketua YYSN KPH Wironegoro MSc, Direktorat Pembinaan PKLK Kementrian Pendidikan Dra Sri Wahyuningsih MPd, Asisten Bidang Keuangan Pemda Dra Siwi Iriyanti MSi dan undangan. Dikatakan, pelayanan bagi ABK telah didukung deklarasi baik bupati walikota di DIY.</p>
<p>Bahkan sekarang semakin banyak sekolah yang menyatakan diri sebagai penyelenggara inklusi. ABK tidak hanya bisa dilayani di SLB, namun juga sekolah regular. Melalui program tersebut harapannya ABK bisa mengakses pendidikan dengan lebih baik.</p>
<p>Asek bidang keuangan Dra Siwi Iriyani mengungkapkan, pemerintah daerah terus mengupayakan pendidikan yang maksimal bagi ABK. Bahkan dinas juga sudah membuat surat edaran yang pada prinsipnya sekolah umum dilarang untuk menolak ABK. Pendidikan di Gunungkidul dilakukan secara merata tanpa diskriminatif. “Termasuk telah dibentuknya pokja inklusi,” jelasnya. <strong>(Ded) </strong></p>
<p><strong>GUNUNGKIDUL (KRjogja.com)</strong> - Sebanyak 251 sekolah di Kabupaten Gunungkidul ditunjuk untuk memberikan layanan pendidikan bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Bahkan jumlahny di DIY sekarang semakin meningkat. Menurut Didik Wardoyo dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIY, saat ini masih direncanakan untuk melakukan komunikasi SLB dengan sekolah regular.</p>
<p>“Sebanyak 40 SLB di DIY akan dikomunikasikan dengan sekolah regular dalam memberikan layanan pendidikan bagi ABK. Harapannya nanti ABK bisa mengakses pendidikan lebih baik,” kata Didik Wardoyo di acara Seminat Survei Kebutuhan Pendampingan ABK di ruang rapat 1 Pemda Gunungkidul, Rabu (15/04/2015).</p>
<p>Kegiatan dihadiri Ketua YYSN KPH Wironegoro MSc, Direktorat Pembinaan PKLK Kementrian Pendidikan Dra Sri Wahyuningsih MPd, Asisten Bidang Keuangan Pemda Dra Siwi Iriyanti MSi dan undangan. Dikatakan, pelayanan bagi ABK telah didukung deklarasi baik bupati walikota di DIY.</p>
<p>Bahkan sekarang semakin banyak sekolah yang menyatakan diri sebagai penyelenggara inklusi. ABK tidak hanya bisa dilayani di SLB, namun juga sekolah regular. Melalui program tersebut harapannya ABK bisa mengakses pendidikan dengan lebih baik.</p>
<p>Asek bidang keuangan Dra Siwi Iriyani mengungkapkan, pemerintah daerah terus mengupayakan pendidikan yang maksimal bagi ABK. Bahkan dinas juga sudah membuat surat edaran yang pada prinsipnya sekolah umum dilarang untuk menolak ABK. Pendidikan di Gunungkidul dilakukan secara merata tanpa diskriminatif. “Termasuk telah dibentuknya pokja inklusi,” jelasnya. <strong>(Ded) </strong></p>