<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari akhirnya bisa melakukan pemeriksaan terhadap Kades Sidorejo Skn setelah surat ijin dari Bupati Gunungkidul turun. Dalam pemeriksaan di Kejari, Wonosari, Rabu (01/04/2015) Skn dicecar 30 pertanyaan oleh tim penyidik. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam kegiatan prona. <br />
<br />
“Ada 30 pertanyaan yang diajukan penyidik terhadap tersangka. Termasuk tugas pokok kades dalam pelaksanaan Prona 2009 sampai 2013,” kata Kasi Pidsus Kejari Wonosari Sigit Kristiyanto, Rabu (01/04/2015).<br />
<br />
Sigit mengungkapkan, selain Skn, terdapat Mdt selaku Kabag Pemerintahan yang juga dijadikan tersangka. Dalam proyek Prona sesuai dengan petunjuk teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dikenakan biaya, kecuali beberapa item tertentu yang dibebankan kepada warga. Namun oleh kedua tersangka tersebut, program tersebut justru dijadikan alat untuk memungut biaya kepada warga. Berdasarkan hasil perhitungan tidak terjadi kerugian negara, namun kerugian masyarakat dengan nilai kurang lebih Rp 140 juta. <br />
<br />
“Keduanya secara bersama-sama melakukan pungutan terhadap program prona tahun 2009 sampai 2013,” jelasnya.<br />
<br />
Dikatakan, kedua tersangka akan dikenai pasal 2,3, 8 dan 12 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan menarik biaya diantaranya Rp Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu terhadap warga yang akan mengurus sertifikat prona. <br />
<br />
“Sekarang masih dilakukan pemeriksaan,”imbuhnya.<strong>(Ded)</strong></p>
<div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display:none;"> </div>
<div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once" style="display:none;"> </div>
<div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display:none;"> </div>
<p><strong>WONOSARI (KRjogja.com)</strong> - Kejaksaan Negeri (Kejari) Wonosari akhirnya bisa melakukan pemeriksaan terhadap Kades Sidorejo Skn setelah surat ijin dari Bupati Gunungkidul turun. Dalam pemeriksaan di Kejari, Wonosari, Rabu (01/04/2015) Skn dicecar 30 pertanyaan oleh tim penyidik. Terkait dengan tugas pokok dan fungsi kepala desa dalam kegiatan prona. <br />
<br />
“Ada 30 pertanyaan yang diajukan penyidik terhadap tersangka. Termasuk tugas pokok kades dalam pelaksanaan Prona 2009 sampai 2013,” kata Kasi Pidsus Kejari Wonosari Sigit Kristiyanto, Rabu (01/04/2015).<br />
<br />
Sigit mengungkapkan, selain Skn, terdapat Mdt selaku Kabag Pemerintahan yang juga dijadikan tersangka. Dalam proyek Prona sesuai dengan petunjuk teknis Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak dikenakan biaya, kecuali beberapa item tertentu yang dibebankan kepada warga. Namun oleh kedua tersangka tersebut, program tersebut justru dijadikan alat untuk memungut biaya kepada warga. Berdasarkan hasil perhitungan tidak terjadi kerugian negara, namun kerugian masyarakat dengan nilai kurang lebih Rp 140 juta. <br />
<br />
“Keduanya secara bersama-sama melakukan pungutan terhadap program prona tahun 2009 sampai 2013,” jelasnya.<br />
<br />
Dikatakan, kedua tersangka akan dikenai pasal 2,3, 8 dan 12 Undang-Undang 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang tindak pidana pemberantasan korupsi. Modus yang dilakukan kedua tersangka yakni dengan menarik biaya diantaranya Rp Rp 350 ribu hingga Rp 500 ribu terhadap warga yang akan mengurus sertifikat prona. <br />
<br />
“Sekarang masih dilakukan pemeriksaan,”imbuhnya.<strong>(Ded)</strong></p>
<div id="__if72ru4sdfsdfrkjahiuyi_once" style="display:none;"> </div>
<div id="__if72ru4sdfsdfruh7fewui_once" style="display:none;"> </div>
<div id="__hggasdgjhsagd_once" style="display:none;"> </div>